JAKARTAPEDIA.co.id | ACEH TENGGARA – Ketua Aliansi Barisan Sepuluh Pemuda, Dahrinsyah, meminta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara untuk menyebutkan nama-nama honorer yang dibayarkan gajinya setiap instansi pada pemerintahan setempat. Pasalnya, terindikasi dugaan kejanggalan saat perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.
“Ada dugaan kejanggalan saat perekrutan PPPK Kabupaten Aceh Tenggara. Sejumlah orang yang diduga tak pernah menjadi honorer bahkan diduga tidak mengikuti tes seleksi kok bisa lulus,” kata Dahrinsyah pada Kamis (30/1/2025) mempertanyakan.
Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara, Syukur Selamat Karo-karo, saat ditanyakan wartawan JAKARTAPEDIA.co.id, terkait data jumlah honorer di Kabupaten setempat, mengatakan bahwa data tersebut hanya ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jika ingin mengetahui jumlah data honorer di Kabupaten Aceh Tenggara, maka dapatkan terlebih dahulu data honorer per OPD,” ungkapnya.
Karena, sambung Syukur, honorer bukan digaji seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Honorer itu digaji melalui uang rutin setiap dinas terkait.
“Berapa banyak jumlah honorer, maka dinas terkait yang mengetahui,” sebutnya dalam pesan WhatsApp yang dilayangkan Wartawan JAKARTAPEDIA.co.id.
“Kalau PNS memang terdaftar di daftar kepegawaian dan gaji dinas, berbeda dengan honorer,” sebutnya lagi.
Syukur mengungkapkan, gaji tenaga honorer letaknya di anggaran rutin kantor masing-masing OPD. “Kemudian di situ ada jumlah tenaga honorer, dan ada angkanya masing-masing,” ujarnya. (habibi)
