JAKARTAPEDIA.co.id – Gubernur Jakarta Pramono Anung akan bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Budi Awaluddin untuk membahas kebijakan car free day (CFD) dan aturan ganjil genap di Jakarta, Senin (28/9/2026) sore.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan transportasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kebetulan sore ini saya menerima Kadishub yang akan melaporkan beberapa hal, termasuk di dalamnya ganjil genap, kemudian car free day,” ujar Pramono, Senin (28/9/2026) pagi.
Pramono belum menjelaskan secara terperinci perubahan yang akan dilakukan terhadap kebijakan ganjil genap maupun CFD. Menurut dia, pembahasan diperlukan agar kebijakan Pemprov Jakarta tidak sekadar bersifat seremonial.
“Intinya begini, saya tidak mau kebijakan itu hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan atau bagi masyarakat,” kata Pramono.
Dia berharap keputusan terkait kebijakan ganjil genap dan CFD nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengusulkan agar CFD di Jakarta digelar dua kali dalam sepekan, yakni pada Sabtu dan Minggu.
Usulan tersebut menjadi salah satu isu yang berkaitan dengan pelaksanaan CFD di Jakarta. Sementara itu, Pemprov Jakarta masih melakukan pembahasan sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut.
Pada sisi lain, Dishub Jakarta telah menggelar focus group discussion (FGD) untuk mengevaluasi kebijakan ganjil genap. Forum tersebut digelar untuk menghimpun masukan masyarakat setelah aturan ganjil genap diterapkan selama sekitar 10 tahun.
“FGD ganjil genap kemarin hanya meminta masukan masyarakat, seperti itu. Memang perlu ada kajian lebih,” kata Budi.
Menurut Budi, kajian lanjutan akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi perekonomian, lingkungan, emisi, hingga karakteristik kendaraan.
“(Kajian) nantinya akan berkorelasi terkait masalah perekonomian, terkait juga lingkungan hidup dan juga emisi saat ini, berkorelasi juga terkait jenis kendaraan. Nah, ini banyak hal yang memang harus dikaji lebih mendalam,” ujarnya.
Masukan dari pelaku usaha juga menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi tersebut. Budi menyebut terdapat pelaku usaha yang menginginkan penerapan aturan ganjil genap dibuat lebih longgar. (ig/ist)
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya dengan ikuti kanal WhatsApp JAKARTAPEDIA agar tak ketinggalan update berita menarik setiap hari.
