JAKARTAPEDIA.co.id – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menekankan program sekolah gratis di ibu kota harus diperluas sebagai solusi agar seluruh anak dapat mengenyam bangku pendidikan.
Hal tersebut ia sampaikan menanggapi pernyataan Ketua Tim Kerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta Heni Mulyani yang menyebut jumlah anak yang tidak sekolah (ATS) di Jakarta Utara, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencapai lebih dari 22 ribu anak.
“Salah satu jalan keluar itu sekolah swasta gratis harus menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta, jangan hanya 103 sekolah,” tegas Jhonny saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Selain itu, dia menilai persoalan terkait anak yang tidak sekolah itu bukan hanya menyangkut kondisi ekonomi, tetapi juga sosial budaya.
Menurut Jhonny, masih banyak orang tua yang belum menganggap pendidikan merupakan hal yang penting, sehingga perlu menjadi perhatian Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
“Betul-betul, Pemprov harus proaktif jemput bola ke masyarakat. Disdik (Dinas Pendidikan) DKI Jakarta juga harus melakukan sosialisasi kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang penting,” ujar Jhonny.
Dia pun berharap pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membahas isu tersebut, mengingat pendidikan merupakan isu penting, terlebih dengan status Jakarta sebagai kota global.
Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat juga telah menanggapi masalah ATS tersebut.
Dia mengatakan tantangan pendidikan di Jakarta Utara masih cukup besar, terutama tingginya jumlah anak tidak sekolah, sehingga membutuhkan perhatian serius dan kerja bersama lintas sektor.
Untuk itu, Pemerintah Kota Jakarta Utara menekankan sejumlah langkah strategis dalam menangani permasalahan anak tidak sekolah, mulai dari penguatan sinergi lintas sektor, pemutakhiran dan verifikasi data anak tidak sekolah secara akurat, optimalisasi peran Bunda PAUD dan masyarakat, hingga pendekatan kolaboratif dan persuasif agar anak kembali bersekolah.
“Serta penguatan komitmen bersama melalui langkah konkret dan berkelanjutan,” ungkap Hendra. (ig/ant)
