JAKARTAPEDIA.co.id – Hujan yang turun sejak siang tak cukup kuat membubarkan semangat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil. Berpayung jas hujan, spanduk, hingga jaket almamater yang mulai basah, mereka tetap berdiri di depan Gerbang Utama dan Gerbang Pancasila DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025) kemarin.
Di tengah rintik yang kian rapat, suara pengeras pun menggema. Orasi-orasi dilontarkan bergantian, menegaskan penolakan atas pengasahan Rancangan Undang-Undang KUHAP (RKUHAP) yang menurut mereka sarat masalah dan mengancam kebebasan sipil.
Dari atas mobil komando, Phalosa, salah satu perwakilan mahasiswa, membacakan sikap resmi Koalisi. Dengan nada tegas ia menyebut bahwa RKUHAP yang baru saja disahkan DPR RI tidak hanya bermasalah secara substansi, tetapi juga mencerminkan proses legislasi yang tertutup dan minim partisipasi publik.
“Kami menolak RKUHAP bermasalah, menuntut pembebasan seluruh tahanan politik, dan merebut kembali kedaulatan rakyat,” serunya disambut teriakan setuju dari massa aksi.
Dua Belas Isu Krusial, Empat Akar Masalah
Koalisi Masyarakat Sipil tidak datang dengan satu tuntutan tunggal. Mereka membawa setidaknya 12 isu krusial yang dianggap mendesak untuk diperjuangkan. Di antara isu itu antara lain:
“Bebaskan Kawan Kami” dan pembebasan tahanan politik,
penolakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto,
pasal karet dalam RKUHAP,
kesejahteraan tenaga pendidik yang masih minim,
desakan gelar pahlawan bagi tokoh revolusi kemerdekaan,
konflik agraria struktural,
korban prahara Agustus–September 2025,
pembunuhan warga sipil di Papua,
perlindungan pekerja rumah tangga,
memburuknya kerusakan lingkungan,
stagnasi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu,
hingga mandeknya pengesahan RUU Masyarakat Adat.
Menurut Koalisi, seluruh isu tersebut mengerucut pada empat arus persoalan utama yang mereka sebut sebagai tanda kedaruratan demokrasi hari ini.
Keempatnya adalah:
Demokrasi & kebebasan sipil yang kian terancam.
Reformasi hukum dan sistem peradilan yang mandek.
Keadilan sosial serta kesejahteraan publik yang diabaikan negara.
Reforma agraria dan keberlanjutan lingkungan yang kian ditinggalkan.
Phalosa menegaskan, persoalan-persoalan ini menunjukkan bahwa masalah Indonesia tak berhenti pada satu atau dua kebijakan saja. “Struktur kekuasaan semakin tertutup, tidak akuntabel, dan anti-rakyat,” ujarnya.
Empat Tuntutan Utama
Di tengah hujan yang tak kunjung reda, Koalisi Masyarakat Sipil akhirnya membacakan empat tuntutan utama mereka:
1. Bebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
2. Tolak RKUHAP bermasalah dan buka pembahasan ulang secara partisipatif.
3. Wujudkan keadilan sosial dan sahkan RUU pro-rakyat.
4. Hentikan kejahatan ekologis dan wujudkan reforma agraria sejati.
Seruan Terakhir: Selamatkan Demokrasi.
Menutup pernyataan sikap, Phalosa menyampaikan bahwa pengesahan RKUHAP hanyalah salah satu gejala dari persoalan yang lebih besar.
“Demokrasi Indonesia harus diselamatkan dari proses legislasi cacat, represi yang meluas, dan kebijakan yang mengorbankan rakyat,” katanya.
Ia mengajak masyarakat luas untuk tidak tinggal diam. “Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, menjaga ruang demokrasi, dan merebut kembali kedaulatan rakyat. Karena hanya rakyatlah yang berhak menentukan masa depan bangsa.” (ra)
