MALUKU BARAT DAYA, JAKARTAPEDIA.id – Ketua Umum Gerakan Membangun Bumi Kalwedo (GMBK), Dames Lewansorna geram terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Barat Daya (MBD), Corneles Knyartutu yang membidangi terkait dengan Tes Kontrak Daerah (TKD) MBD, serta kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya karena tidak becus mengurusi persoalan tenaga kontrak di MBD.
“Pihak eksekutif MBD kali ini gagal total mengurusi seleksi kontrak daerah, sudah dua kali berturut-turut ditunda. Urus seleksi CPNS juga tidak mampu. P3K juga sama. Pemerintah Pusat menyediakan 500 kuota namun yang lulus seleksi hanya beberapa saja. Kini dibuka kembali Seleksi Tes Kontrak Daerah (TKD) malah menyusahkan para pencari Kerja,” jelas Lewansorna.
Pemda MBD sepertinya tidak ada persiapan dalam melaksanakan TKD di Kabupaten yang bertajuk Kalwedo itu, jelas Lewansorna, pasalnya yang mempunyai kewenangan sepenuhnya Pemda itu sendiri, kanapa harus ditunda sampai berturut-turut hingga dua kali, kalau mamang belum ada persiapan lebih baik jangan terburu-buru untuk membukan tes kontrak daerah. Karena nanti yang menjadi korban itu rakyat MBD itu sendiri.
“Sangat disayangkan banyak suadara-saudari yang rela tidak merayakan Natal maupun Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman cuman karena menunggu jadwal tes kontrak daerah yang tak ada kejelasan itu,” jelasnya lagi dengan kesal.
“Saya juga kecewa dengan Kepala BKD MBD Corneles Knyartutu saat dihubungi melalui via WhatsApp pada Selasa (4/1/2022) untuk meminta keterangan, apa yang menjadi kendala terkait seleksi tes kontrak daerah, awalnya pesan dibalas namun dengan begitu cepat pesannya telah dihapus untuk semua. Sebenarnya ada apa???. Mestinya keterbukaan informasi publik itu penting sehingga jangan membuat resah terhadap masyarakat MBD,” paparnya lagi.
Lebih lanjut diutarakannya, Bupati Maluku Barat Daya harus memanggil Kepala BKD MBD untuk dievaluasi, apalagi penundaan seleksi tes kontrak daerah ini sudah dua kali dilakukan. Kalau pun tidak mampu menjalankan tugas bila perlu diganti.
“Diharapkan agar pihak eksekutif benar memperhatikan nasib para pencari kerja di daerah MBD,” tutup Dames Lewansorna. (jerry)
