JAKARTAPEDIA.co.id – Di balik deretan meja pelayanan yang tertata rapi di Kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan, lalu lalang warga dan pelaku usaha bergerak dalam irama yang senada: cepat dan tanpa belit.
Tempat ini menjadi muara dari berbagai urusan administrasi warga ibu kota—sebuah benteng pelayanan yang kini memegang peran vital dalam menjaga urat nadi investasi Jakarta.
Pada Jumat (2/10/2026) siang, ritme kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) tersebut tampak berbeda.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyusuri sudut demi sudut area pelayanan. Ia tidak sekadar melintas, melainkan berhentikan langkah untuk berdialog langsung dengan petugas dan warga yang sedang mengurus dokumen.
Bagi Pramono, tempat ini bukan sekadar gedung perkantoran biasa. MPP adalah garis terdepan yang menentukan wajah Jakarta di mata para investor maupun masyarakat umum.
“Saya sengaja pada hari ini melakukan kunjungan ke Pelayanan Satu Pintu karena saya ingin melihat ini adalah ujung tombak dari Pemerintah DKI Jakarta, hal yang berkaitan dengan investasi,” ujar Pramono di sela-sela peninjauannya.
Kenyamanan warga yang mengurus izin tanpa harus melangkah ke mana-mana menjadi kunci utama.
Sebanyak 19 instansi kini terintegrasi di bawah satu atap. Mulai dari urusan bisnis hingga dokumen kependudukan, semua bermuara di satu titik tanpa menuntut pemohon berpindah-pindah lokasi.
Efisiensi dan kemudahan layanan terpadu ini terbukti bukan sekadar konsep di atas kertas. Kepercayaan publik dan pelaku usaha yang terbangun berbanding lurus dengan angka-angka fantastis dalam peta perekonomian daerah.
Hingga semester pertama tahun 2026, realisasi investasi Jakarta melesat menembus Rp173,6 triliun—terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp106,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp67,1 triliun. Angka ini mengukuhkan Jakarta sebagai pemilik capaian investasi tertinggi di Indonesia.
Namun, di balik catatan positif tersebut, Pramono enggan cepat berpuas diri.
Ia mencermati detail-detail kecil yang masih bisa dipangkas agar pelayanan menjadi lebih tajam dan responsif.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah durasi penerbitan dokumen kendaraan hingga paspor.
“Kalau sekarang ini berkaitan dengan SIM adalah pencetakannya di luar sehingga menunggu 3-4 hari, tetapi izinnya sendiri, pengurusannya sendiri di sini rata-rata saya tanya tadi hanya 5 sampai dengan 10 menit sebenarnya selesai,” ungkapnya.
Tidak hanya urusan administrasi warga, Pramono juga memberi perhatian khusus pada sinkronisasi perizinan berbasis elektronik melalui Online Single Submission (OSS) antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menyentuh realitas lapangan yang masih kerap menghambat alur perizinan, seperti izin usaha restoran atau rumah kos yang masih memerlukan persetujuan warga sekitar.
Langkah menyusuri lorong-lorong MPP hari itu menegaskan satu hal: menjaga kepercayaan publik dan iklim investasi triliunan rupiah tidak hanya soal angka di atas kertas, tetapi juga tentang seberapa cepat dan efisien setiap lembar izin dapat diselesaikan di meja pelayanan. (ig)
