JAKARTAPEDIA.co.id – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin mengapresiasi program bedah rumah bagi warga penyandang disabilitas kurang mampu di Cengkareng, Jakarta Barat.
Program tersebut diinisiasi secara swadaya melalui donasi internal anggota Satpol PP DKI Jakarta. Pengerjaan pembangunan rumah tersebut telah diresmikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.
“Program yang dijalankan Bang Rano Karno bersama teman-teman Satpol PP ini benar-benar patut diacungi jempol. Selama ini, kalau mendengar Satpol PP, masyarakat mungkin terbayang penertiban yang kaku. Tapi lewat aksi bedah rumah ini, mereka menunjukkan sisi humanis yang luar biasa,” ujar Thamrin, Kamis (19/2/2026).
Ia menjelaskan, rumah tidak layak huni seluas 33 meter persegi itu dibangun ulang menjadi hunian dua lantai dalam waktu sekitar dua bulan.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti nyata kepedulian Satpol PP kepada warga yang membutuhkan.
“Hebatnya lagi, program ini tidak menggunakan anggaran pemerintah yang proses pencairannya cukup panjang, melainkan hasil patungan sukarela para anggota untuk membantu warga penyandang disabilitas yang kurang mampu,” ucapnya.
Thamrin pun mendorong agar semangat gotong royong tersebut dapat dicontoh oleh dinas maupun organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
“Saya sangat mendukung jika pola gotong royong seperti ini direplikasi oleh dinas-dinas lain. Seandainya setiap kantor memiliki ‘celengan sosial’, perbaikan rumah warga tidak layak huni bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu proses birokrasi anggaran,” katanya.
Menurut Thamrin, selain menjadi solusi penyediaan perumahan yang layak, program ini juga mempererat hubungan antara aparatur pemerintah dan masyarakat karena dibangun atas dasar kepedulian.
Meski demikian, ia mengingatkan agar aspek teknis pembangunan tetap diperhatikan. Mengingat rumah dibangun dua lantai dan penghuninya merupakan penyandang disabilitas, desain hunian harus ramah dan aman agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
“Desainnya harus benar-benar berpikir agar penghuni tidak kesulitan naik turun atau beraktivitas,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga transparansi pengelolaan dana patungan serta memastikan penerima bantuan tepat sasaran untuk menghindari pemberitahuan sosial.
“Jika program ini dijalankan secara konsisten dan bahkan dibarengi dengan bantuan modal usaha kecil, dampaknya tentu akan sangat besar bagi masa depan warga penerima manfaat,” tandasnya. (ig/bj)
