JAKARTAPEDIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menyasar lebih dari 700.000 siswa dari keluarga tidak mampu.
Selain itu, program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) juga diperluas hingga jenjang S-2 dan S-3 sebagai upaya strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Jumlahnya 707.622 siswa. Setara dengan Rp 1,6 triliun. Setiap bulan siswa di Jakarta dari SD, SMP, ada yang SMA juga, mendapatkan antara Rp 300.000 sampai dengan Rp 400.000,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Rapat Koordinasi KPK RI dengan Para Kepala Daerah, Kamis (10/7/2025).
Pramono menegaskan, pendidikan adalah salah satu prioritas utama dalam pemerintahan yang dipimpinnya, guna mengatasi disparitas sosial yang semakin melebar.
Ketimpangan antara masyarakat ekonomi atas dan masyarakat ekonomi bawah atau gini rasio disebutnya sebagai tantangan serius yang harus segera ditangani.
“Hanya satu yang selalu menjadi persoalan serius adalah gini rasio. Disparitas orang kaya miskin. Dari waktu ke waktu mengalami pelebaran,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Jakarta juga memperluas program KJMU yang selama ini hanya sampai S-1, kini mencakup jenjang magister hingga doktoral.
Pramono yakin bahwa pendidikan tinggi dapat memutus mata rantai kemiskinan dalam keluarga.
“Saya meyakini kalau ada keluarga yang tidak mampu, anaknya bisa sampai dengan S-3, inilah garis ketidakberuntungan itu bisa dipotong,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga menjalankan program pemutihan ijazah bagi ribuan pelajar yang tidak bisa mengambil ijazah karena terkendala biaya.
Program ini telah menyasar 6.652 siswa dan masih akan diperluas dengan dukungan dari Baznas.
“Di Jakarta yang terlihat gemerlap, ada 6.652 siswa yang tidak bisa mengambil ijazahnya. Maka kami mengadakan program pemutihan ijazah,” ucap Pramono.
Ia juga menekankan bahwa seluruh upaya ini merupakan bagian dari pendekatan berpihak kepada kelompok masyarakat ekonomi bawah yang selama ini termarjinalkan.
“Untuk siswa atau keluarga yang tidak mampu di Jakarta mendapatkan perhatian dari pemerintah sepenuhnya. Termasuk bagi warga-warga yang termarjinalkan,” tambahnya.
Dengan komitmen tersebut, Pramono ingin memastikan bahwa anggaran besar Jakarta yang mencapai Rp 91,2 triliun tahun ini, dan diproyeksikan naik menjadi Rp 94 triliun tahun depan, digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial.
“Jakarta ini anggarannya Rp 91 triliun, tahun depan ini menjadi Rp 94 triliun. Maka saya harus memproteksi diri saya sendiri. Saya minta semuanya transparan. Semuanya sistem yang mengatur,” tutup Pramono. (brs/ig)
