JAKARTAPEDIA.co.id – Gubernur Jakarta Pramono Anung mendorong Jakarta menjadi pusat produksi film di Asia Tenggara melalui penyederhanaan perizinan, pemberian insentif pajak, dan penguatan kolaborasi dengan industri perfilman internasional.
Langkah ini dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk meningkatkan daya saing film nasional sekaligus mengoptimalkan kontribusi industri perfilman terhadap perekonomian dan sektor ekonomi kreatif.
Pramono menyampaikan hal tersebut saat membuka Jakarta Film Summit 2026 bertema Jakarta Shaping the Future of Film di Park Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Forum tersebut dihadiri lebih dari 1.000 profesional perfilman dari dalam dan luar negeri.
Menurut Pramono, Jakarta berpotensi besar untuk menjadi pusat produksi film regional. Potensi tersebut didukung infrastruktur yang memadai, beragam lokasi syuting, serta konsentrasi pelaku industri perfilman nasional.
“Jakarta memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat produksi film di Asia Tenggara dan kota sinema, karena didukung infrastruktur yang lengkap, keberagaman lokasi syuting, serta konsentrasi industri perfilman nasional,” kata Pramono.
Pramono menyebut sekitar 80% rumah produksi dan pembuat film di Indonesia beroperasi di Jakarta. Selain itu, Jakarta memiliki lebih dari 100 lokasi syuting dengan karakter beragam, mulai dari kawasan bersejarah hingga pusat bisnis modern.
Potensi tersebut dinilai perlu dioptimalkan agar industri film Indonesia tidak hanya kuat di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional.
“Potensi ini yang ingin kita optimalkan. Jakarta sebenarnya sudah menjadi pusat perfilman di Indonesia. Namun, kita tidak ingin hanya jago kandang. Kita ingin film-film Indonesia mampu bersaing di dunia internasional, setidaknya di tingkat ASEAN,” tegasnya.
Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Jakarta telah membentuk Jakarta Film Commission (JFC) dan menghadirkan layanan Filming in Jakarta.
Layanan ini dirancang untuk memudahkan pelaku industri mendapatkan informasi mengenai lokasi syuting, mengurus perizinan, serta mengoordinasikan berbagai kebutuhan produksi film dan audiovisual.
Pemprov Jakarta juga memberikan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50% bagi tontonan film nasional yang diputar di bioskop Jakarta. Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026, sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 591 Tahun 2026.
Pramono berharap insentif tersebut dapat mendorong rumah produksi meningkatkan aktivitas produksi sekaligus memperkuat ekosistem perfilman nasional.
“Kami berharap keringanan ini menjadi insentif bagi rumah produksi untuk kembali membuat film. Penerimaan pajak yang diperoleh Pemprov Jakarta juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan ekosistem perfilman,” jelasnya.
Ia menilai pertumbuhan industri perfilman juga berpotensi menggerakkan berbagai sektor usaha lain, mulai dari pariwisata, kuliner, perhotelan, dan transportasi hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pramono menyebut sektor ekonomi kreatif berkontribusi sebesar Rp410,56 triliun atau 11,16% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta.
Karena itu, penguatan industri perfilman diharapkan tidak hanya berdampak pada pelaku produksi film, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan Jakarta Film Summit dirancang sebagai forum untuk membahas arah dan masa depan industri perfilman. Kegiatan ini melengkapi Jakarta Film Week yang lebih berfokus pada festival dan pemutaran film.
Rano mengungkapkan, jumlah penonton film di Indonesia pada 2025 mencapai hampir 122 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 juta orang menonton film nasional. Adapun hingga Oktober 2026, jumlah penonton film di Indonesia tercatat hampir 70 juta orang.
Menurut Rano, perkembangan jumlah penonton tersebut perlu diimbangi dengan pengukuran kontribusi ekonomi industri kreatif yang lebih terstruktur dan akurat.
Pemprov Jakarta, kata dia, berencana memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur dampak ekonomi dari berbagai subsektor ekonomi kreatif, termasuk perfilman.
“Ekonomi kreatif memiliki 21 subsektor. Kami ingin bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur dampak ekonomi dari sektor ini secara lebih terstruktur, termasuk kontribusi industri perfilman,” ujar Rano.
Ia menambahkan, layanan Filming in Jakarta akan terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan mitra internasional dan berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini diharapkan mempermudah proses produksi sekaligus memperluas kesempatan bagi sineas dan talenta daerah untuk terlibat dalam proyek perfilman berskala global.
Rano berharap kekayaan cerita, budaya, lokasi, dan talenta dari berbagai wilayah di Indonesia semakin dikenal melalui produksi film yang menjangkau pasar internasional.
Melalui Jakarta Film Summit 2026, Pemprov Jakarta menargetkan penguatan posisi Jakarta sebagai kota sinema yang mampu menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.
Selain itu, forum tersebut diharapkan menjadi jembatan bagi sineas Indonesia untuk memperluas jaringan industri, mendapatkan akses pendanaan, serta membawa lebih banyak karya nasional ke pasar perfilman dunia. (ra/ist)
