JAKARTAPEDIA.co.id | DKI JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Kader Gus Dur mendukung langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet Merah Putih pada Seni (8/9/2025) lalu.
“Kami menduga langkah Presiden Prabowo Subianto yang mereshuffle kabinetya, termasuk melakukan bersih-bersih terhadap pejabat menteri dan wamen serta pimpinan lembaga yang lainnya, bila dianggap ada dugaan bermasalah dan hanya bersikap asal bapak senang. Atau tidakk loyal terhadap Presiden,” tegas Pasang Haro Rajagukguk, SH, MH, selaku Sekjen DPP Barikade Gusdur pada Jumat (12/9/2025).
Lebih lanjut mengungkapkan, hal tersebut perlu dilakukan Presiden agar bisa bekerja maksimal dan dapat melaksanakan roda pemerintahan dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat di segala bidang secara berkeadilan.
“Termasuk membersihkan anggota kabinet yang dianggap kurang mampu dan kurang pas dalam posisinya. Untuk itu bila perlu dilaksanyakan reshuffle jilid 2,” tambah pria yang juga seorang advokat ini.
Selain itu, DPP Barikade Gusdur juga mendukung langkah Presiden atas tuntutan mahasiswa dan elemen masyarakat dengan tuntutan 17+8. “Sehingga apa yang diharapkan masyarakat bisa terpenuhi dan semoga bisa bangkit dari situasi sulit yg dirasakan masyarakat.”
“Kami juga mendesak agar Undang-undang Perampasan Aset segera disahkan demi kepastian hukum di Republik Indonesia tercinta. Semoga Bangsa dan Negara Kesatuan Indonesia selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa,” demikian Pasang Haro Rajagukguk, SH, MH. (pede)
