JAKARTAPEDIA.co.id – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menggelar Diskusi Publik Edisi III bertema “Komitmen Negara Hadir atas Layanan Jaminan Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan” di Kantor DPP PA GMNI, Jakarta, Sabtu (22/11/2025).
Acara ini menjadi rangkaian pra-Konferda V DPD PA GMNI Jakarta Raya yang akan digelar pada 13 Desember 2025 di Balai Agung.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni Gubernur DKI Jakarta 2017–2023 Anies Baswedan, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, serta perwakilan Kementerian Sosial AJ Susmana. Hadir pula Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya Ario Sanjaya, Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI Ugik Kurniadi, serta Ketua Panitia Konferda V Lukman Hakim.
Anies: Republik Dibangun untuk Semua Golongan
Dalam pemaparannya, Anies Baswedan menekankan pentingnya negara menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.
Ia berkaca pada pengalamannya memimpin Jakarta dan melihat langsung ketimpangan ekstrem yang terjadi di berbagai aspek kehidupan.
“Bung Karno menyebut negara ini dibangun untuk semua golongan. Bukan untuk minoritas saja, bukan untuk mayoritas saja, tetapi untuk seluruh anak bangsa,” ujar Anies.
Anies menilai ketimpangan ekonomi disebabkan distribusi hasil pembangunan yang tidak merata. Ia menyebut hanya 2–3 persen pelaku usaha besar menguasai sekitar 80 persen perekonomian Jakarta, sementara pelaku mikro dan kecil yang mencapai 97–98 persen masih kesulitan berkembang karena minim akses pasar.
Ia juga menyinggung kebijakan era kepemimpinannya, seperti perluasan perizinan NIUK/NIB yang mencapai hampir 400 ribu usaha kecil. Langkah ini, menurutnya, membuka ruang bagi UMKM untuk memasuki pasar digital dan meningkatkan peluang pendapatan.
“Tugas negara adalah membuat yang kecil tumbuh besar tanpa mengecilkan yang besar. Dengan begitu tercipta kemandirian ekonomi yang memungkinkan warga mengurus pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya sendiri,” ujarnya.
IPI: Jaminan Sosial adalah Amanat Konstitusi
Direktur Eksekutif IPI, Karyono Wibowo, menegaskan jaminan sosial merupakan mandat konstitusi yang tidak dapat dipisahkan dari rencana pembangunan nasional.
Ia merujuk Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 34 yang mengatur kewajiban negara menghadirkan layanan sosial.
Menurutnya, kehadiran Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui UU 40/2004 merupakan tonggak penting. Namun, ia menilai berbagai persoalan implementatif masih terjadi, termasuk korupsi bansos dan ketidaktepatan sasaran.
“Bantuan sosial kita banyak, tetapi implementasinya masih perlu transformasi. Penegakan hukum harus diperkuat,” katanya.
Karyono juga menyoroti lemahnya sistem pendataan dan pentingnya satu data untuk mencegah penyalahgunaan, terutama menjelang agenda politik.
Kemensos: DTSEN Gantikan DTKS untuk Perbaikan Data
Perwakilan Kementerian Sosial, AJ Susmana, menyampaikan pembaruan kebijakan bantuan sosial pada pemerintahan Presiden Prabowo.
Ia menegaskan bahwa pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan DTKS yang dinilai tidak lagi memadai.
DTSEN mengelompokkan masyarakat dalam desil 1–10. Penerima bansos difokuskan pada rumah tangga miskin di desil 1–4, sementara desil 5 masih mendapatkan layanan kesehatan. Sedangkan untuk desil 6–10 tidak lagi menerima bantuan.
Susmana menjelaskan proses pemutakhiran data kini dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri melalui fitur cek bansos.
Selain pembaruan data, ia memaparkan program “sekolah rakyat,” yakni pendidikan berbasis asrama bagi anak dari keluarga miskin. Saat ini terdapat 166 sekolah rakyat dari target hampir 500 sekolah.
PA GMNI: Negara Harus Hadir untuk yang Tertinggal
Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya, Ario Sanjaya, mengingatkan bahwa meski Jakarta tumbuh sebagai kota global, kota ini tidak sepenuhnya mandiri.
Banyak kebijakan, termasuk layanan sosial dan pendidikan, masih bergantung pada pemerintah pusat.
Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI, Ugik Kurniadi, menilai PA GMNI perlu terus memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan kualitas layanan publik. Ia mempertanyakan apakah warga Jakarta telah merasakan standar kesejahteraan yang seharusnya dipenuhi negara.
“Di kawasan seperti Galur dan Kemayoran, kita masih melihat wajah kemiskinan. Jakarta harus dipikirkan serius, apalagi jika benar pemerintah pusat pindah dan Jakarta tak lagi menjadi ibu kota,” ujarnya.
Ketua Panitia Konferda V, Lukman Hakim, memastikan Konferda V akan berlangsung pada 13 Desember 2025 di Balai Agung dan dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Ia menyebut diskusi publik ini sebagai bagian dari mandat organisasi untuk menghadirkan gagasan bagi masa depan Jakarta.
Diskusi Publik Edisi III PA GMNI Jakarta Raya menegaskan perlunya komitmen negara dalam menghadirkan layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang berkeadilan. Para pemateri sepakat bahwa pemerataan akses, perbaikan data, dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil harus menjadi prioritas agar amanat konstitusi benar-benar dirasakan seluruh warga. (rls/jek)
