JAKARTAPEDIA.co.id – Kesadaran pemilik bangunan di Jakarta Selatan untuk memastikan gedungnya memenuhi standar kelaikan fungsi terus meningkat. Kondisi tersebut terlihat dari melonjaknya permohonan survei yang diterima Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta Selatan.
Tingginya permintaan bahkan membuat jadwal survei kelaikan bangunan yang dilakukan Sudin Citata Jakarta Selatan telah terisi hingga Oktober 2026.
Kepala Suku Dinas Citata Kota Administrasi Jakarta Selatan, Andy Lazuardy, mengatakan pihaknya terus mendorong pemilik bangunan untuk tertib dalam pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), perencanaan, hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Hal tersebut disampaikan Andy dalam kegiatan Sosialisasi Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang berlangsung di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026).
“Intinya semua gedung harus tertib di Jakarta Selatan, baik masalah perizinan, perencanaannya maupun kelayakan fungsi bangunannya,” ujar Andy.
Menurutnya, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap aspek keselamatan dan kelaikan bangunan menjadi sinyal positif. Masyarakat dinilai semakin memahami pentingnya memastikan bangunan yang digunakan benar-benar memenuhi ketentuan.
“Atensi masyarakat terkait dengan kelaikan fungsi bangunan cukup tinggi. Bahkan kita cukup kewalahan. Sampai kita menjadwalkan survei itu untuk sampai bulan Oktober sudah penuh,” katanya.
Kewenangan Berdasarkan Ketinggian Bangunan
Dalam proses pengurusan PBG, terdapat pembagian kewenangan berdasarkan jumlah lantai bangunan.
Andy menjelaskan, untuk bangunan dengan ketinggian di bawah delapan lantai, proses pengurusannya menjadi kewenangan Sudin Citata di tingkat kota administrasi.
Sementara bangunan dengan ketinggian di atas delapan lantai menjadi kewenangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Provinsi DKI Jakarta.
Pembagian kewenangan tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
Dalam kegiatan tersebut, Sudin Citata Jakarta Selatan mengundang sekitar 250 peserta, baik dari unsur eksternal maupun internal.
Tidak hanya bangunan milik masyarakat atau swasta, bangunan yang dimiliki pemerintah daerah juga menjadi perhatian. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan setiap bangunan yang digunakan memenuhi aspek keandalan dan kelaikan fungsi.
Bagian dari Persiapan Kota Global
Andy menilai, ketertiban bangunan memiliki peran penting dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Menurutnya, bangunan yang andal dan laik fungsi bukan hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga memberikan kepastian dan rasa aman bagi investor maupun calon penyewa gedung.
“Harapannya menuju kota global, kita harus mempersiapkan bahwa bangunan gedung yang ada di Jakarta ini semuanya laik fungsi,” ujarnya.
Kepastian mengenai keandalan bangunan, lanjut Andy, juga dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kepercayaan investor maupun calon tenant.
“Kalau ada investor datang mau untuk menyewa gedung, atau menjadi tenant di sini, mereka tidak ada keraguan lagi bahwa bangunan di sini sudah andal semua. Salah satu parameter kota global adalah keandalan bangunan gedung,” katanya.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus memberikan perhatian terhadap penerapan ketentuan kelaikan fungsi bangunan. Pemerintah daerah juga mendorong pemilik bangunan untuk segera melakukan pengkajian sesuai ketentuan yang berlaku.
“Memang terkait dengan kelaikan fungsi bangunan itu menjadi concern Pemda DKI. Makanya dikeluarkan Pergub sekaligus mengimbau masyarakat supaya segera melaksanakan pengkajian untuk kelaikan fungsi bangunan,” pungkas Andy.
Meningkatnya permohonan survei hingga jadwal yang padat menjadi gambaran bahwa aspek kelaikan bangunan kini semakin mendapat perhatian.
Bagi Jakarta yang tengah memperkuat posisinya sebagai kota global, keandalan bangunan menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, tertib dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha. (ig)
