JAKARTAPEDIA.co.id – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi mengatakan budaya memilah sampah harus dimulai dari lingkungan pemerintah, termasuk di kantor kelurahan, kecamatan, hingga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk mencontohkan kepada masyarakat.
“Kalau ingin masyarakat disiplin memilah sampah dari rumah, maka kantor-kantor dinas pemerintah harus lebih dahulu menjadi contoh. Jangan sampai kampanye gerakan kuat, tetapi praktik di lapangan belum konsisten,” kata Nabilah di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Dia pun mengaku mendukung penuh instruksi Gubernur DKI Jakarta mengenai gerakan pilah sampah dari rumah mulai 10 Mei 2026, namun dukungan itu dinilai disertai catatan tegas agar gerakan tersebut tidak berhenti sebagai slogan semata.
Dia juga menilai keberhasilan gerakan pengurangan sampah tidak cukup hanya dibebankan kepada masyarakat, sementara kantor-kantor pemerintahan belum sepenuhnya memberikan teladan dalam penerapan pemilahan sampah sehari-hari.
Nabilah menekankan pemerintah perlu menunjukkan standar yang nyata agar kampanye tersebut memiliki legitimasi di mata publik.
Dia turut menyoroti persoalan sampah di Jakarta yang hingga kini masih bertumpu pada penanganan di hilir, khususnya di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang.
Padahal, menurut dia, akar persoalan justru berada di hulu, yakni belum optimalnya pemilahan sejak dari sumber.
“Selama sampah dari rumah masih tercampur, maka beban di hilir akan terus menumpuk. Jakarta tidak bisa terus mengandalkan Bantargebang. Ini momentum, kita manfaatkan dengan berbagai cara solutif supaya masalah sampah bisa selesai di hulu,” tutur Nabilah.
Lebih lanjut, dia pun meminta agar gerakan wajib pilah sampah dibarengi dengan pengawasan, fasilitas pendukung, serta evaluasi berkala di lingkungan pemerintahan.
Dia menegaskan perubahan perilaku tidak akan berjalan efektif tanpa keteladanan dari pemerintah itu sendiri.
“Pemerintah harus hadir, bukan hanya lewat imbauan, tetapi lewat contoh nyata. Dari kantor pemerintahan dahulu, baru masyarakat akan percaya dan ikut bergerak,” ungkap Nabilah.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap agar program pilah sampah dari sumbernya dapat mengurangi beban pembuangan sampah di TPST Bantargebang.
“Secara resmi, Pemerintah Jakarta mengadakan kegiatan pilah sampah, sesuai dengan Instruksi Gubernur. Kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah,” ujar Pramono.
Menurut dia, apabila program pilah sampah berjalan efektif, maka permasalahan sampah yang selama ini terjadi di Jakarta dapat ditangani dengan cepat karena dengan terpisahnya sampah organik dan anorganik, beban pembuangan sampah ke TPST Bantargebang dan sampah yang dikirim nanti hanya residunya saja. (ist/ant)
