Rachmat juga yakin, hal itu sangat mungkin dilakukan karena selama ini program kerja Presiden Jokowi yang menugaskan Kementeriaan Perhubungan, Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementeriaan BUMN dalam pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel yang masif.
“KAI sendiri harus bisa menjalankan bisnis dengan konsep menunjang efisiensi dan peningkatan ekonomi, serta pembangunan negara maupun pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengapresiasi DPR mendukung pencairan dana PNM serta menjadikan transportasi berbasis rel sebagai prioritas.
“Kami meminta dukungan berbagai pihak termasuk DPR meningkatkan dan mengoptimalkan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan. Transportasi berbasis rel yang maju akan menjadikan Indonesia menjadi negara kompetitif dalam lingkup perkembangan ekonomi global,” kata Didiek.
Saat ini ujarnya, KAI fokus menyelesaikan rencana pembangunan MRT fase kedua, pembangunan proyek kereta cepat, dan keberlangsungan pembangunan LRT yang terintegrasi di Jabodetabek sesuai rencana pemerintah dalam Rencana Induk Perekeretapian Nasional (Ripnas 2010- 2030).
Namun program utama saat ini adalah membangun jaringan perkeretaapian nasional pada tahun 2030 sepanjang 12.100 km (Pulau Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua), termasuk jaringan kereta api perkotaan sepanjang 3.800 km.
“Upaya itu akan terus dilakukan secara simultan meski saat ini mengalami pukulan ekonomi dan keuangan yang berat sejak lima bulan terakhir di masa pandemi,” katanya. (rus)
