JAKARTA PUSAT, JAKARTAPEDIA.id – Diberlakukannya konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin untuk warga yang berdomisili Jakarta, oleh pemerintah setempat melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 185 Tahun 2017, berdampak pada ‘diserbunya’ wilayah penyanggah ibukota itu oleh para calon pengantin.
Adapun dugaan daerah yang menjadi ‘serbuan’ para calon pengantin, yakni wilayah Bogor, Depok dan Bekasi.
Disinyalir, para calon pengantin itu memindahkan domisilinya ke wilayah penyanggah, guna dapat menikah di wilayah penyanggah yang dituju, baik melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil setempat.
Selanjutnya, usai pernikahan dilaksanakan, pengantin yang telah resmi menjadi pasangan suami isteri kembali memindahkan domisilinya ke daerah asal. “Memang sudah ada beberapa yang seperti itu. Ya mungkin itu guna menghindari aturan yang berlaku sejak Januari 2019 di Jakarta tersebut,” kata seorang sumber yang tidak mau namanya ditulis seraya mengatakan daerah yang didatangi beberapa warga yang sebelumnya warga Jakarta.
Dikatakannya, dengan adanya hal itu di Kota Bekasi, tidak menutup kemungkinan daerah penyanggah lain akan didatangkan guna pasangan calon pengantin menikah di KUA atau Catatan Sipil setempat.
Seperti diketahui, pemerintah DKI menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat wajib, yang kemudian bagi calon pengantin akan diberikan sertifikat kawin.
Dalam bab 1 pasal 9 ayat pertama disebutkan, setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang pencatatannya di Kantor Urusan Agama ( KUA) atau Kantor Catatan Sipil, dapat memeriksakan kesehatannya secara sukarela di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk.
Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah Puskesmas, Laboratorium ataupun Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta.
Dalam bab dan pasal yang sama ayat keempat disebutkan, pemeriksaan kesehatan tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal perkawinan ataupun pencatatan pernikahan.
Dalam menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin, tetap dikedepankan hak kerahasiaan pasien.
Apabila calon pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dinyatakan tidak sehat atau memerlukan penata laksanaan lanjutan dari segi medis kesehatan, akan diberikan surat rujukan untuk melanjutkan proses pengobatan dan dianjurkan berobat sampai sehat.
Jadi Persyaratan Wajib
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto, menyebut sertifikat hasil pemeriksaan kesehatan ini sebagai “Sertifikat Kawin”.
Ia menegaskan, pasangan muda yang hendak menikah diwajibkan memiliki sertifikat tersebut.
“Enggak boleh nikah kalau enggak ada itu karena di sertifikat itu tercantum hasil pemeriksaan kesehatan masing-masing. Tujuannya jelas, jangan sampai ada penyakit menular atau menurun yang bisa berdampak pada kehidupan mereka dan anak-anaknya nanti,” ujar Koesmedi kepada awak media di Jakarta Creative Hub, beberapa waktu lalu.
Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Een Haryani, mengatakan, pembuatan sertifikat kawin ini dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.
“Sertifikat kawin langsung jadi, kecuali yang perlu pemeriksaan lanjutan,” ujar Een.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto. Ia mengatakan, jika ada pemeriksaan lanjutan yang tak bisa diitangani puskesmas, maka waktu penerbitan sertifikat kawin menyesuaikan waktu pengecekan laboratorium di instansi kesehatan lainnya.
Koesmedi mengatakan, pembuatan sertifikat ini gratis jika calon pengantin tak memerlukan pengecekan tambahan.
Puskesmas, kata dia, hanya melayani pengecekan golongan darah, gula darah, hemoglobin (Hb), cek penyakit sifilis dan cek kesehatan umum lainnya yang tak perlu menggunakan perangkat kesehatan yang mahal.
Ia mengatakan untuk pengecekan lanjutan seperti penyakit keturunan, maka calon pengantin harus menggunakan biaya pribadi.
Koesmedi berharap masyarakat sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Ia mengatakan, di Jakarta kasus penyakit menular, penyakit keturunan dan kehamilan bermasalah kerap kali ditemui.(*)
