Gedung Kantor Perwakilan Hingga Badiklat PKN BPK RI Disorot Diduga Tak Miliki SLF, Pemprov DKI Jakarta Didesak Segera Audit

oleh -
Setelah mencuatnya dugaan pelanggaran Sertifikat Laik Fungsi (SLF) gedung kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan DKI Jakarta, kini muncul dugaan pelanggaran serupa pada gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) yang terletak di Jl. Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan. (ist)

JAKARTAPEDIA.co.id – Setelah mencuatnya dugaan pelanggaran Sertifikat Laik Fungsi (SLF) gedung kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan DKI Jakarta, kini muncul dugaan pelanggaran serupa pada gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) yang terletak di Jl. Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan.

Pengamat tata ruang kota, Nirwono Joga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), akademisi dan stakeholder lainnya untuk mengaudit semua gedung milik BPK RI di Jakarta, serta menerapkan sanksi tegas jika ditemukan bukti adanya pelanggaran.

Menurut Nirwono Joga, audit terhadap semua aset gedung milik BPK itu penting dilakukan agar publik bisa menilai bahwa BPK merupakan lembaga yang taat hukum atau tidak.

Hal itu juga guna memberikan contoh baik sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga.

“Pemda DKI Jakarta beserta Kemen PUPR dan pihak independen dari perguruan tinggi, atau akademisi untuk melakukan audit bangunan gedung milik BPK dan mendorong untuk melakukan pemenuhan persyaratan agar dapat segera memiliki SLF,” kata Nirwono Joga, Kamis (13/6/2024).

Tidak hanya soal SLF, Nirwono pun meminta Pemprov DKI dan pihak terkait lainnya untuk memeriksa semua gedung milik BPK RI terkait dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 persen dari luas lahan.

Ia juga meminta Pemprov DKI agar bertindak tegas jika didapati ada RTH yang disalah fungsikan menjadi lahan parkir maupun fungsi lain yang tidak sesuai aturan.

“Jika sebuah bangunan gedung tidak memiliki SLF dan mengubah taman atau RTH jadi lahan parkir tentu ada indikasi pelanggaran terkait aturan bangunan gedung dan aturan rencana tata ruang. Tim audit dapat memastikan aturan mana saja yang dilanggar,” katanya.

Lebih lanjut Nirwono juga mengingatkan BPK RI untuk belajar kepada Kementerian PUPR soal penyediaan RTH, serta komitmen mewujudkan gedung hijau.

Nirwono pun mendesak BPK RI agar bersedia mengubah kembali lahan-lahan RTH, jika ditemukan telah berubah fungsi menjadi tempat parkir.

“Ini juga penting untuk menunjukkan BPK juga peduli terhadap keberlanjutan lingkungan kepada masyarakat. Ke depan, BPK dapat mencontoh komplek Kementerian PUPR yang telah bertransformasi menjadi Kampus Hijau dimana gedung perkantorannya selain memiliki SLF tetapi juga memenuh syarat sebagai Bangunan Gedung Hijau dan taman-taman yang luas,” tutupnya. (rls/ig)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *