Wagub Ariza pun meminta agar seluruh Pimpinan Perangkat Daerah terkait, secara berkala melakukan pengecekan peralatan, sistem peringatan dini kebakaran, sarana komunikasi peringatan bahaya, serta tidak mengizinkan siapapun untuk merokok di ruang kantor/tempat kerja.
Selain itu, perlu disosialisasikan berbagai skenario penyelamatan dan jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran dan bencana gempa yang harus dipahami oleh para pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan, kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran dan alam wajib dilaksanakan satu kali dalam setahun.
Berdasarkan informasi, pada lima tahun terakhir DKI Jakarta telah mengalami guncangan gempa sebanyak lima kali. Sehingga, simulasi ini sangat tepat dilakukan untuk menjaga kesiapsiagaan penghuni gedung.
Selain itu, Kepala Biro dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (Biro UAS), Sugih Ilman menjelaskan, kegiatan simulasi tersebut merupakan amanat dari Peraturan Gubernur No.143 Tahun 2016 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan dan Instruksi Gubernur DKI Jakarta no.48 tahun 2021 tentang Peningkatan Sistem Keselamatan Gedung Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kami selaku penanggung jawab pengelolaan gedung-gedung di kompleks Balai Kota wajib melaksanakan simulasi 1 kali dalam 1 tahun; dan kegiatan serupa dilaksanakan terakhir kali pada tahun 2018 sebelum pandemi COVID-19. Sehingga momen pelaksanaan kegiatan ini sangat tepat untuk melakukan penyegaran dalam upaya kita agar selalu siaga untuk penanggulangan bencana,” ujarnya.
“Kegiatan simulasi itu melibatkan unsur-unsur penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta yang sangat berperan besar dan dalam pelaksanaannya juga berupaya mengumpulkan data-data perlengkapan kedaruratan di setiap gedung serta kesigapan para petugas kami di lapangan,” tandasnya. (dra/pede)
