JAKARTAPEDIA.co.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, banjir dan tanah longsor yang menerjang di tiga Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disebabkan karena kerentanan ekologis yang terus meningkat hal ini karena perubahan bentang ekosistem seperti hutan dan perkebunan, dan diperparah oleh krisis iklim.
Periode tahun 2016 hingga 2025, seluas 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah terdeforestasi akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, Hak Guna Usaha (HGU) Sawit, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), geotermal, izin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).
Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara Rianda Purba pada kegiatan konferensi Pers Walhi Nasional tentang Siklon Senyar Bencana Ekologis dan Masa Depan Kita, Apa Makna Hasil COP30 bagi Indonesia di Kantor Walhi Nasional Jakarta pada Senin (1/12/2025) mengungkapkan bahwa banjir yang terjadi itu merupakan dampak kerusakan hutan yang masif dan alih fungsi lahan.
Ia mengatakan bahwa keputusan pemerintah pada 2014 terkait perubahan status kawasan hutan membuka pintu bagi perusahan untuk masuk dan merusak ekosistem di Bukit Batang Toru.
Rianda Purba, Direktur Eksekutif Walhi Sumut menduga, perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di ekosistem Batang Toru menjadi biang keladi bencana ekologis itu.
Rianda juga meminta pemerintah menata kebijakan perlindungan ekosistem Batang Toru melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah dan nasional secara terpadu.
Sementara Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat Andre Bustamar mengungkap bahwa kebijakan investasi, wilayah Sumbar kehilangan 1.153.993 ha lahan hutan sejak 1980.
Tren terbesar adalah pada tahun 1980 sampai 2000 dimana perkebunan sawit masuk dan beraktifitas.
Di Sumbar, kondisi tak jauh beda. DAS yang terletak di Kota Padang, seluas 12.802 hektar, kurun 2001-2024 kehilangan 780 hektar tutupan hutan, yang mayoritas terjadi di wilayah hulu.
Ia juga menyebut hulu DAS berada di kawasan hutan konservasi Bukit Barisan yang seharusnya sebagai benteng ekologis. Selain itu buntut dari kumulasi deforestasi, pertambangan emas ilegal, dan lemahnya penegakan hukum.
“Bencana ekologis di Sumbar, pemerintah sebagai aktor bertanggung jawab melindungi masyarakat dari risiko bencana” ujarnya.
Manager Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional Uli Arta Siagian mengatakan, temuan tersebut menunjukkan fakta bahwa penyebab bencana ekologis yang terjadi saat ini adalah pengurus negara dan korporasi.
“Maka tanggung jawab pengurus negara adalah mengevaluasi seluruh izin perusahaan yang ada di Indonesia, terkhususnya di ekosistem penting dan genting,” kata Uli Arta.
Uli juga mendesak pemerintah untuk serius menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia secara khusus menagih janji pemerintah yang telah menyatakan akan mengevaluasi secara total izin korporasi penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Provnsi Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat menelan korban jiwa ratusan orang.
Setidaknya, 442 orang meninggal dunia dan 402 masih dinyatakan hilang per 30 November 2025. Berbagai kalangan menyatakan, bencana di Sumatera ini sebagai peringatan keras atas kerusakan lingkungan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merinci perkembangan dampak bencana hingga 30 November 2025 di Sumut sebanyak 217 korban meninggal dan 209 orang masih dinyatakan hilang. Dampak terbesar terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Selatan (Tapsel), dan Kota Sibolga.
Pengungsi tersebar di beberapa titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapteng, 4.661 jiwa di Tapsel, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal. (rudi)
