JAKARTAPEDIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berkomitmen untuk pencegahan korupsi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah lainnya.
“Pada hari ini saya bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta dan kami tadi telah melakukan penandatanganan komitmen untuk antikorupsi,” kata Gubernur Jakarta Pramono Anung, dalam acara rapat koordinasi pencegahan korupsi di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025).
Untuk memperkuat komitmen tersebut, Pramono menjelaskan Pemprov Jakarta akan membangun sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi di seluruh lini pemerintahan.
“Saya sendiri secara khusus sudah datang ke Kejaksaan dan ke KPK untuk meminta semua hal yang berkaitan dengan proses pembangunan yang ada di Jakarta diawasi sepenuhnya oleh KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian. Sehingga, apa pun yang kami lakukan pasti ada pendampingan dari Kejaksaan maupun dari KPK,” jelas Pramono.
Pramono juga sempat menyoroti tingginya nilai anggaran di Jakarta jika dibandingkan dengan daerah lain.
Meski demikian, ia memastikan seluruh penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan berada di bawah pengawasan DPRD DKI Jakarta.
“Semuanya transparan dan terbuka, itulah yang menjadi kunci kekuatan di Jakarta. Seluruh proses perizinan dan pengelolaan anggaran kami dorong agar terbuka, termasuk di sektor perpajakan,” tandas Pramono. (brs/jek)
